Oleh : depy
Kategori : Liputan

 
Hallo anak – anak seluruh Indonesia
Apa Kabar??? Semoga selalu dalam keadaan baik yaaa

Pada tulisan saya kali ini, saya mau share ke teman-teman ilmu yang aku dapatkan ketika mengikuti acara audiensi bersama tim Kementrian Luar Negeri bersama pejabat kota Singkawang terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada tanggal 26 September 2017 dari sudut pandang diri saya pribadi. Sebelumnya saya sangat bersyukur karena pemerintah kota Singkawang dapat memfasilitasi Forum Anak Cinta Singkawang untuk mengikuti kegiatan audiensi ini. Dan merupakan kehormatan bagi diri saya pribadi, ketika dapat berdiskusi dengan kakak – kakak diplomat yang mewakili Indonesia di luar negeri.

Baiklah teman- teman, sekarang saya akan bahas mengenai tujuan Kementrian Luar Negeri mengadakan audiensi bersama pejabat daerah.

Yang pertama, yaitu membangun networking (Jaringan). Tim Kemenlu mengharapkan, dengan adanya kegiatan ini pemerintah daerah dapat berbagi informasi kepada tim KEMENLU mengenai kabar WNI di daerah setempat yang berada di luar negeri, terutama yang bekerja di luar negeri.

Yang kedua, yaitu kampanye penyadaran publik. Kampanye ini meliputi cara bermigrasi yang aman, dan mengetahui secara spesifik mengenai perwakilan RI di luar negeri.

Dan yang terakhir, yaitu perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri.

Kemudian dijelaskan oleh tim Kemenlu bahwa kebanyakan kasus perdagangan orang di luar negeri ini melalui perantara biro atau calo. Dan para korban tentunya di iming-imingi kehidupan yang layak oleh para biro tersebut. Dan sebagian besar juga para korban yang kebanyakan wanita, di iming-imingi untuk menikah dengan laki-laki negara tersebut dan tentunya disertai dengan penghidupan yang layak dari sang suami. Namun, hal ini tidaklah sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Salah satu anggota tim dari KEMENLU juga menceritakan sebuah kasus yang pernah terjadi pada TKI di China.

“China merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dan penduduk China, lebih banyak jumlah laki-laki nya di banding jumlah wanita. Selain itu, wilayah teritorial China juga cukup luas, maka wanita – wanita di China sebagian besar bekerja di pusat kota dan menikah dengan laki-laki yang memiliki perekonomian yang baik. Sehingga penduduk laki-laki di China  yang tinggal di desa sulit untuk mendapatkan pasangan hidup. Kemudian, cara yang mereka lakukan yaitu patungan bersama anggota keluarga lainnya untuk meminta bantuan biro jodoh dalam mencari pasangan hidup. Nah, ini adalah awal dari kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dari hal ini, para biro jodoh tadi mengincar salah satunya, wanita – wanita di negara Indonesia untuk di nikahkan dengan laki – laki China tersebut. Dan wanita yang akan di jadikan korban ini di iming-imingi oleh perusahaan biro mengenai kehidupan yang layak, dan pekerjaan dengan gaji yang besar, serta calon pasangan yang tampan dan tajir. Ketika si wanita korban ini menyetujui atau menerima tawaran perusahaan biro tadi, seluruh dokumen – dokumen dan kelengkapan migrasi di urus oleh perusahaan biro. Sehingga dalam hal ini, tak jarang terjadi pemalsuan dokumen, terutama pasport. Kemudian, wanita tersebut di berangkatkan ke China. Lalu sesampainya di China, kenyataan tidak sesuai dengan pernyataan awal perusahaan biro. Tidak ada kemewahan dan penghidupan layak yang wanita tersebut dapatkan. Hanya penderitaan yang terus hadir dalam kehidupan wanita tersebut. Ia di paksa untuk bekerja sebagai buruh kasar di pabrik terpencil dan tidak diberi upah. Semakin lama ia bekerja, bukannya mendapat kenaikan pangkat justru di pindahkan ke pabrik yang lebih terpencil lagi. Sungguh miris apa yang di alami wanita tersebut. Hanya karena ingin kehidupan yang lebih layak, ia menerima tawaran perusahaan biro untuk bekerja dan menikah dengan laki-laki China. Dan berakhir dengan penderitaan dan penyesalan.”  Nah, inilah salah satu kasus yang di tangani oleh tim Kementrian Luar Negeri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO), disebutkan bahwa unsur – unsur TPPO meliputi : Pelaku, Proses, Cara, dan Tujuan.
Dengan demikian, tim Kemenlu mengajak seluruh lapisan masyarakat melalui, pejabat daerah dan perwakilan pelajar untuk menjadi PELAPOR terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kita diminta untuk peka terhadap orang – orang yang berada di lingkungan sekitar kita, terutama ketika mereka memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Pastikan mereka mengurus sendiri identitas ataupun kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menghindari pemalsuan dokumen WNI oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pasport juga harus selalu berada di tangan kita. Maksudnya, jangan sampai kita menitipkan atau menyerahkan pasport kita kepada orang lain. Karena pasport merupakan identitas utama kita ketika sedang berada di luar negeri.
 
Mari dukung upaya Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia untuk menyadarkan publik mengenai migrasi yang aman dan prosedural serta menekan angka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
 

SHARE


depy

"Pembelajaran yang aku dapatkan bukan hanya dari materi - materi di sekolah, tetapi juga dari perjalanan hidup ini. Banyak hal yang di ajarkan oleh kehidupan kepada ku hingga saat ini."

Follow


4 Mading


The Day of MTBS XI

Kategori : Liputan

Lindungi Anak Kita!!

Kategori : Liputan

MINGGU CERIA

Kategori : Liputan